URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2016  tentang  Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan adalah :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta  perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan peraturan perundang-undangan  daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pemadam kebakaran, perlindungan masyarakat, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemadam kebakaran;
  4. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perlindungan masyarakat;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
  3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  4. Bidang Pemadam Kebakaran;
  5. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  7. UPT Dinas

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Satuan mempunyai tugas  pokok :

Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan , menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kepala Satuan mempunyai  fungsi :

  • Merumuskan kebijakan Bupati di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • Merumuskan program kegiatan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
  • Mengkoordinasikan kegiatan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pelayanan pengaduan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  • Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian tugas – tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  • Mempersiapkan rencana operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  • Menyiapkan dan Menyampaikan pertimbangan kepada Bupati dibidang penegakan dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • Meningkatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat maupun badan hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  • Mengusulkan pejabat pengelola keuangan dan barang;
  • Membina, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta linmas sesuai peraturan perundang-undangan;
  • Memberikan rekomendasi atas perizinan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  • Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  • Membina bawahan dalam pencapaian program dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
  • Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karier;
  • Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, kepegawaian lingkup satuan kerja, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :
    1. Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan;
    2. Pelaksanaan surat – menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
    3. Pembinaan dan pengembangan karier serta pengelolaan kepegawaian;
    4. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
    5. Penyusunan program kerja, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan.
  • Sekretaris membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program;
  3. Sub Bagian Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

  • Menyusun rencana kerja ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian lingkup satuan kerja;
  • Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, tata naskah dinas, tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan kepustakaan;
  • Melaksanakan tugas – tugas keprotokolan, kehumasan dan administrasi perjalanan dinas;
  • Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta pertanggungjawabannya;
  • Melaksanakan administrasi kepegawaian lingkup satuan kerja;
  • Meningkatkan kompetensi, ketrampilan dan penegakan disiplin pegawai;
  • Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan, keprotokolan, rumah tangga, pengadaan dan kepegawaian lingkup satuan kerja;
  • Melaksanakan koordinasi pengembangan kualitas sumber daya aparatur dengan instansi pelaksana pendidikan dan pelatihan;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

  • Menghimpun, mengolah data dan informasi untuk bahan penyusunan program;
  • Menyusun dan merumuskan program kerja, program strategis, AKIP dan LAKIP satuan kerja;
  • Mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
  • Menyusun laporan kegiatan;
  • Melaksanakan koordinasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pihak yang berkompeten;
  • Mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

  • Menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan kerja;
  • Melaksanakan pengelolaan anggaran;
  • Melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
  • Menyiapkan keuangan perjalanan dinas dan biaya-biaya lain sebagai pengeluaran satuan kerja;
  • Melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah, penyelidikan dan penyidikan, serta sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administras pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari:

  1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
  3. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri S

 

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah. Meliputi :

  • Melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis daerah pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan. meliputi:

  • Menyusun rencana program kerja pelayanan penyelidikan dan penyidikan;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelidikan dan penyidikan;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang penyelidikan dan penyidikan;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang penyelidikan dan penyidikan;
  • Melaksanakan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  • Menyiapkan rencana operasional penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah serta gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  • Mengoordinir kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan pengadiminstrasian, pengamanan dan pemusnahan barang bukti pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program penyelidikan dan penyidikan;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan PPNS

Seksi Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang terkait dengan sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil. meliputi:

  • Menyusun rencana kerja pelayanan sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pelatihan teknis aparatur dan penyidik pegawai negeri sipil;
  • Menyiapkan bahan pembinaan dan pelatihan teknis fungsional aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
  • Melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis fungsional anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
  • Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program sumber daya aparatur dan pembinan penyidik pegawai negeri sipil;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program sumber daya aparatur dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban, pengawasan dan pengendalian serta operasi ketentraman dan ketertiban.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan dan pengendalian;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi operasi ketentraman dan ketertiban; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari :

  1. Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban;
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
  3. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Penanganan Ganggaun Ketentraman dan Ketertiban :

Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

  • melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
  • melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
  • melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
  • menyiapkan bahan koordinasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dengan unit kerja/institusi terkait;
  • memberikan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
  • melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu negara, pejabat daerah dan orang penting lainnya;
  • melaksanakan pengamanan tempat-tempat penting, kegiatan massa dan kegiatan pemerintah;
  • melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
  • melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Penanganan Ganggaun Ketentraman dan Ketertiban :

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

  • Menyusun rencana kerja pelayanan pengawasan dan pengendalian;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengawasan dan pengendalian;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengawasan dan pengendalian;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan dan pengendalian;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pengawasan dan pengendalian dengan unit kerja/institusi terkait;
  • Melaksanakan tindakan preventif untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pengawasan dan pengendalian;
  • Menghimpun data, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketentraman masyarakat; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban :

Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat yang terkait dengan operasi ketentraman dan ketertiban, meliputi :

  • Menyusun rencana kerja pelayanan operasi ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang operasi ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria operasi ketentraman dan ketertiban;
  • Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/institusi terkait operasi ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap segala bentuk kejahatan, pelanggaran dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  • Melaksanakan patroli terhadap hal-hal yang menyangkut peraturan perundang-undangan daerah;
  • Menyiapkan sarana dan prasarana operasi ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi operasi ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program operasi ketentraman dan ketertiban;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi satuan perlindungan masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina potensi masyarakat;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

  1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  3. Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan satuan perlindungan masyarakat, meliputi :

  • Menyusun rencana kerja satuan perlindungan masyarakat;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria satuan perlindungan masyarakat;
  • Merencanakan, melaksanakan pengerahan dan pengendalian sumber daya satuan perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana;
  • Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
  • Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan deteksi dini terhadap segala potensi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja satuan perlindungan masyarakat; dan
  • Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan bina potensi masyarakat.

Tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat :

  • Menyusun rencana kerja pelayanan bina potensi masyarakat;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kelinmasan;
  • Meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  • Melaksanakan perencanaan, menyiapkan dan membina personalia yang menangani perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana sesuai spesifikasinya;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja program bina potensi masyarakat; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan pengembangan satuan perlindungan masyarakat, meliputi :

  • Menyusun rencana kerja pelayanan pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kelinmasan secara berjenjang;
  • Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lanjutan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang Pemadam Kebakaran Bidang Pemadam Kebakaran melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, sarana dan prasarana, serta pengendalian dan operasional pemadam kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengendalian dan operasional pemadam kebakaran; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :

  1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  3. Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam Kebakaran yang terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi :

  • Menyusun rencana kerja pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pencegahan dan kesiapsiagaan;
  • Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/institusi terkait bidang penyuluhan dan pelatihan penanggulangan serta pencegahan kebakaran;
  • Melaksanakan pembinaan, pengerahan dan pengendalian terhadap petugas pemadam kebakaran;
  • Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana kebakaran; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam Kebakaran yang terkait dengan sarana dan prasarana, meliputi :

  • menyusun rencana kerja pelayanan sarana dan prasarana;
  • menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  • melaksanakan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  • melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  • menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  • melaksanakan pengadaan, distribusi, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  • melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  • melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja program sarana dan prsarana pemadam kebakaran;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pengendalian dan Operasional

Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengendalian dan Operasional Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemadam Kebakaran yang terkait dengan pengendalian dan operasional pemadam kebakaran, meliputi :

  • Melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
  • Melaksanakan pengelolaan pengaduan kejadian kebakaran;
  • Melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi penanggulangan kebakaran;
  • Melaksanakan pelayanan operasional pemadam kebakaran;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pengendalian dan operasional pemadam kebakaran;
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
Polisi Pamong Praja Pacitan © 2018 Frontier Theme