PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi satuan perlindungan masyarakat;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi bina potensi masyarakat;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

  1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
  3. Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan satuan perlindungan masyarakat, meliputi :

  • Menyusun rencana kerja satuan perlindungan masyarakat;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria satuan perlindungan masyarakat;
  • Merencanakan, melaksanakan pengerahan dan pengendalian sumber daya satuan perlindungan masyarakat untuk penanggulangan bencana;
  • Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pemilihan umum;
  • Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan deteksi dini terhadap segala potensi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja satuan perlindungan masyarakat; dan
  • Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan bina potensi masyarakat.

Tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat :

  • Menyusun rencana kerja pelayanan bina potensi masyarakat;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kelinmasan;
  • Meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  • Melaksanakan perencanaan, menyiapkan dan membina personalia yang menangani perlengkapan dan peralatan penanggulangan bencana sesuai spesifikasinya;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi program bina potensi masyarakat;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan kinerja program bina potensi masyarakat; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

 Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat

Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat yang terkait dengan pengembangan satuan perlindungan masyarakat, meliputi :

  • Menyusun rencana kerja pelayanan pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kelinmasan secara berjenjang;
  • Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lanjutan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
  • Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja program pengembangan satuan perlindungan masyarakat; dan
  • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.
Polisi Pamong Praja Pacitan © 2018 Frontier Theme